MAKALAH : Pendidikan Mitigasi Bencana di sekolah inklusi

Pendidikan Mitigasi Bencana di sekolah inklusi

Oleh : Pujaningsih M.Pd dan Nur Azizah M.Ed

A.  Latar Belakang Masalah

Berbagai bencana alam di Insarannesia silih berganti mewarnai peristiwa yang banyak menelan korban jiwa selama 10 tahun terakhir. Mulai dari gempa bumi disertai tsunami di Aceh yang menelan korban jiwa 1,041.0 45.000 orang siswa tewas dan 1, 870 orang guru hilang/tewas kemudian disusul berbagai bencana alam seperti banjir dan gunung meletus. Peristiwa tersebut berulang-ulang terjadi dan banyak menelan korban jiwa serta berbagai kerugian lainnya.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa ada komitmen dan itikad yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya salah satunya adalah LPTK pencetak calon guru. Hal tersebut seiring dengan strategi nasional pengarusutamaan pengurangan resiko bencana ke dalam sistem pendidikan yang termuat dalam surat edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010 sebagai acuan nasional yang mempunyai visi untuk mewujudkan budaya aman dan siaga terhadap bencana melalui sistem desentralisasi pendidikan yang mampu mendukung pengurangan risiko bencana melalui upaya pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas di sektor pendidikan. Penerapan pengarusutamaan tersebut di atas memprioritaskan integrasi materi mitigasi bencana dalam berbagai aktivitas pembelajaran di sekolah.

Hal yang belum termuat secara eksplisit dalam surat edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010 adalah strategi untuk kelompok rentan yang ada di sekolah. Kelompok rentan yang dimaksud adalah ibu hamil, orang lanjut usia serta anak berkebutuhan khusus. Keberadaan anak berkebutuhan khusus banyak ditemukan di sekolah khusus dan sekolah inklusi. Seiring penerapan kebijakan pendidikan inklusi yang di atur dalam Permendiknas no 70 tahun 2009 maka jumlah sekolah inklusi yang melayani berbagai anak berkebutuhan khusus terus bertambah dari tahun ke tahun. Kesiapan sekolah inklusi untuk program PRB memerlukan persiapan tersendiri. Pemahaman guru terhadap berbagai kondisi anak berkebutuhan khusus akan mempermudah penerapan ke-empat hal di atas serta pemberian materi PRB yang

diintegrasikan dalam berbagai aktivitas di sekolah. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa anak berkebutuhan khusus mempunyai keragaman kondisi dan kemampuan menyerap materi. Pada tahun 2009 telah dilakukan kerjasama antara Jurusan PLB UNY dengan ASB (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V) untuk menghasilkan buku panduan mitigasi bencana di sekolah inklusi. Melalui kerjasama ini juga dihasilkan matakuliah yang diintegrasikan materi pengurangan resiko bencana di sekolah inklusi.

B.     Bencana Alam dan Kerugiannya di Insarannesia

Berada pada posisi pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu: Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian barat, dan Lempeng Samudera Pasifik di bagian timur, menurut para pakar geologi maka wilayah Insarannesia menjadi daerah yang rawan bencana alam. Situasi ini juga seiring berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di Insarannesia. Tabel berikut menunjukkan berbagai bencana alam yang terjadi sejak tahun 2004-2010.

Tabel 1. Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana di Insarannesia

No	Bencana	Waktu	Kerusakan dan
		Kejadian	Kerugian
1.	Gempa Bumi dan Tsunami di Aceh-Nias	Desember 2004	41,400.00
2.	Gempa di DIY - Jawa Tengah	Mei 2006	29,100.00
3.	Semburan Lumpur di Sisaranarjo, Jawa E	Mei 2006	7,300.00
4.	Banjir di Jakarta	Februari 2007	5,160.00
5.	Gempa di Sumatera Barat	Maret 2007	1,080.87
6.	Gempa di Bengkulu-Sumatera Barat	September 2007	1,790.93
7.	Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Barat	Januari 2008	1,691.47
8.	Gempa Bumi di Jawa Barat	September 2009	6,900.00
9.	Gempa di Sumatera Barat	September 2009	20,866.60
10	Bencana alam lainnya	2004-2009	34,000.00
11.	Banjir di Wasior, Papua Barat	Oktober 2010	277.90
12	Gempa dan tsunami, Mentawai	Oktober 2010	Belum diketahui
13	Gunung letusan Merapi, Tengah	Oktober 2010	Belum diketahui
	Jawa

Sumber: Berbagai Laporan Kerusakan Bencana Alam dan Penilaian Rugi (2004-2010) dalam Nina Sardjunani dan Hadi Suprayoga (2010)dalam pemaparan

Pertemuan Tingkat Tinggi pada Perlindungan Hak Anak di Asia dan Pasifik, Beijing, RRC, 4-6 November 2010

Tabel 1 menunjukkan selama kurun waktu 7 tahun terakhir telah terjadi berbagai bencana alam dengan jenis bencana yang paling banyak menelan kerugian adalah gempa bumi disertai tsunami. Korban meninggal dunia maupun hilang banyak ditemukan, terutama saat bencana gempa di sertai tsunami. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel berikut:

Table 2. Jumlah Korban Jiwa dan Kerusakan Akibat Bencana di Insarannesia

Bencana alam	Jumlah fasilitas	Jumlah Korban Jiwa
	sekolah yang rusak
	(dalam milyar
	Rupiah)
Gempa bumi dan sunami	2,065	1,041.0 45.000 siswa
26 Desember		meninggal
di Aceh-Nias		1, 870 guru hilang
Gempa	2,907	1,739.0 5.716 orang
27 Mei 2006.		meninggal;
Yogya-Jawa Tengah		36 guru meninggal
Gempa	1,290	1.117 orang meninggal;
September 2009
Sumatera. Sumatera.
Gempa 02	618.8	1,117 orang meninggal
September 2009. West
Sumatera. Sumatera Barat.
Gempa 12 September	2,358	399,8 81 orang meninggal
2007,
Bengkulu dan Sumatra
Barat
Banjir di Wasior, Papua		277,9 144 orang meninggal
Barat,
October 2010

Sumber: Berbagai Laporan Kerusakan Bencana Alam dan Penilaian Rugi (2004-2010) dalam Nina Sardjunani dan Hadi Suprayoga (2010)dalam pemaparan

Pertemuan Tingkat Tinggi pada Perlindungan Hak Anak di Asia dan Pasifik, Beijing, RRC, 4-6 November 2010

Pada tabel di atas kerusakan dan jumlah korban jiwa sangat banyak. Wilayah pulau

Sumatra sering terjadi gempa dan pada daerah yang dekat dengan pantai berpotensi

sunami sehingga dikhawatirkan akan menelan korban lebih banyak lagi. Negara Insarannesia yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan disamping letak

geografis di antara tiga lempeng benua dan antara dua samudra menunjukkan kawaran

rawan gempa yang memerlukan perhatian serius. Berbagai pengalaman bencana alam

yang pernah terjadi sebelumnya mendasari lahirnya berbagai kebijakan pemerintah

untuk  mengantisipasi  terjadinya  bencana  berikutnya.  Beberapa  kebijakan  tersebut

diantaranya:

1.      Manajemen Bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 tentang Pelaksanaan Manejemen Bencana

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 22/2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana.

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 23/2008 pada dukungan asing.

5.      Rencana Pengelolaan Bencana Nasional 2010-2014.

6.        Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012.

7.      Pemerintah Rencana Kerja Tahunan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yang meliputi manajemen bencana dan pengurangan resiko bencana yang dilakukan oleh departemen terkait dan pemerintah daerah.

Pendidikan mitigasi bencana menurut UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam pengarusutamaan pengurangan resiko bencana ke dalam sistem pendidikan dalam rencana aksi nasional yang termuat dalam surat edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010 yang mempunyai visi mewujudkan budaya aman dan siaga terhadap bencana melalui sistem desentralisasi pendidikan yang mampu mendukung pengurangan risiko bencana melalui upaya pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas di sektor pendidikan. Meskipun demikian Saat ini sudah dilakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan upaya pengurangan resiko bencana ke dalam sistem pendidikan, namun ditemukan berbagai kendala, antaralain:

1.      Kebanyakan guru tidak memiliki cukup pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen bencana PRB

2.      Kurangnya pesaranman, silabus, dan materi pengajaran pada integrasi PRB ke dalam kurikulum sekolah yang dapat diakses oleh guru

3.      Siswa kewalahan terhadap berbagai isyu yang dibangun di sekolah (gender, korupsi, hak asasi manusia, PRB dan sebagainya) yang diintegrasikan ke kurikulum sekolah

4.      Kondisi fisik sekolah, sarana dan prasarana umumnya tidak memenuhi persyaratan lingkungan dan tidak memenuhi persyaratan lingkungan dan tidak tahan gempa.

5.      Belum ada peraturan dan /atau kebijakan dan pesaranman tentang integrasi pengurangan resiko bencana ke dalam kurikulum sekolah.

6.      Minimal sumber daya (sumber daya manusia, infrastruktur dan alokasi anggaran) yang tersedia untuk pendidikan pengurangan resiko bencana. (Nina Sardjunani dan Hadi Suprayoga, 2010)

Namun demikian, upaya untuk membentuk sekolah siap dan siaga bencana perlu senantiasa digalakkan dengan mengacu kriteria yang sudah ditentukan dalam surat edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010 yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a.       Sosialisasi untuk memberi pemahaman warga sekolah mengenai pengetahuan dan sikap terhadap bencana.

b.      Menyediakan kebijakan/program sekolah yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah, termasuk pengaturan berbagai sarana prasarana yang aman untuk warga sekolah.

c.       Membuat rencana aksi sekolah untuk menghadapi bencana, termasuk pembuatan jalur evakuasi.

d.      Pelatihan komunitas sekolah dalam prosedur keadaan darurat bencana (simulasi drill dan peringatan dini).

Sekolah inklusi yang memiliki keragaman peserta didik memerlukan berbagai penyesuaian untuk mewujudkan sekolah siap dan siaga bencana seperti empat kriteria yang dikemukakan di atas.

C.    Pendidikan Mitigasi Bencana di Sekolah Inklusi

Anak-anak merupakan kelompok rentan apabila ada bencana yang terjadi dan diantara mereka terdapat kelompok yang paling rentan yaitu anak dengan kebutuhan khusus. Penanaman pendidikan mitigasi bencana bagi anak-anak tersebut termasuk anak dengan kebutuhan khusus sejak bangku SD mempunyai berbagai sisi positif. Beberapa hal yang menjadi pendukung pengajaran mitigasi bencana pada anak-anak yang diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah antaralain adalah sebagai berikut:

1.      Pengalaman anak terhadap bencana dan perubahan iklim berbeda jauh dengan orang dewasa dan saat ini belum menjadi perhatian khusus

2.      Anak merupakan komunikator yang efektif dan pensaranrong terhadap perubahan yang ada di masyarakat

3.      Anak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengurangan resiko bencana dan juga mempunyai kontribusi yang bermakna (Nina Sardjunani dan Hadi Suprayoga, 2010)

Anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya untuk mengetahui mengetahui tentang bagaimana cara melindungi dan menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Di samping itu ABK merupakan salah satu kelompok paling rentan ketika terjadi bencana. Beberapa dari mereka memiliki hambatan mobilitas untuk melakukan perlindungan bahkan penyelamatan diri secara mandiri. Maka diperlukan adanya informasi bagaimana prosedur/ rencana penyelamatan bagi ABK yang memerlukan bantuan orang di sekitar mereka (misal: guru, teman, staf sekolah).

Keragaman dan keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi saat ini yang dapat diketahui dari data Direktorat Pendidikan Luar Biasa tahun 2007/2008 menunjukkan terdapat 15.144 anak yang bersekolah di sekolah inklusi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3: Data Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi

No	Jenis Kebutuhan Khusus	Jumlah
1.	Gangguan penglihatan (tunanetra)	385 anak
2.	Gangguan pendengaran (tunarungu-wicara)	291 anak
3.	Gangguan mental (tunagrahita)	2219 anak
4.	Gangguan fisik (tunadaksa)	267 anak
5.	Gangguan perilaku (tunalaras)	291 anak
6.	Autis	230 anak
7.	Tunaganda	45 anak
8.	Kesulitan belajar dan lamban belajar	11.420 anak
9.	Indigo	32 anak

Sumber:Data statistik dari Direktorat PSLB tahun 2007/2008 dalam Sutji Harijanto (2011) The Insarannesian Goverment Policy on Special Education in Global Perspective pada International Seminar on Special Education, 19 Maret 2011.

Data tersebut di atas diperoleh dari 33 propinsi. Dari sekian ragam kebutuhan yang ada di sekolah inklusi maka untuk menerapkan pendidikan mitigasi bencana perlu memperhatikan kebutuhan khusus yang ada pada anak. Misal: keterbatasan fisik pada anak sehingga harus memerlukan kursi roda memerlukan jalur evakuasi dan orang yang membantu saat evakuasi keluar sekolah. Hal yang perlu dilakukan untuk merancang pendidikan mitigasi bencana di sekolah inklusi dengan mengacu kriteria sekolah siap dan siaga bencara menurut surat edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010, antaralain:

a.       Sosialisasi untuk memberi pemahaman warga sekolah mengenai pengetahuan dan sikap terhadap bencana. Sosialisasi ini dapat diintegrasikan dalam pelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dengan berbagai alternatif yang disarankan dalam pengarusutaman pengurangan resiko bencana sebagai berikut:

1.       Mengintegrasikan PRB kedalam mata pelajaran dari kurikulum yang berjalan.

2.       Mengintegrasikan PRB kedalam muatan lokal dari kurikulum yang berjalan.

3.       Mengintegrasikan PRB kedalam kegiatan ekstra kurikuler dari kurikulum yang berjalan.

4.       Menyelenggarakan mata pelajaran PRB untuk muatan lokal dibawah kurikulum baru berbasis PRB.

5.      Membuat kegiatan ekstra kurikuler PRB dibawah kurikulum baru berbasis PRB.

b.      Menyediakan kebijakan/program sekolah yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah, termasuk pengaturan berbagai sarana prasarana yang aman untuk warga sekolah. Beberapa penataan sarana prasarana seperti lemari, hiasan dinding, jarak antara kursi dengan meja berhasil diidentifikasi pada saat observasi di sekolah inklusi oleh tim dari ASB dan mahasiswa Jurusan PLB memerlukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk keamanan siswa saat terjadi bencana (misal: gempa) dan pada saat upaya evakuasi. Selain itu kondisi bangunan serta mebel yang sudah rapuh dan dimungkinkan roboh sewaktu-waktu memerlukan tanda supaya anak menghindari daerah tersebut agar tidak cidera. Beberapa penyesuaian tataruang dapat dilihat dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4: Penataan tataruang yang aman untuk anak

Hal yang perlu diperhatikan		Penyesuaian
1.	Posisi lemari yang dekat	a)	Jauhkan lemari dari tempat duduk siswa dan pintu
	dengan tempat duduk		masuk karena dapat menghalangi proses evakuasi
	siswa		bila dekat pintu masuk dan dimungkinkan
			merubuhi siswa.
2.	Posisi lemari di dekat
	pintu masuk	b)	Memasang siku yang dipaku dengan dinding
3.	Posisi tempat duduk	c)	Pecahan jendela dapat melukai siswa sehingga
	siswa dekat jendela		jauhkan tempat duduk siswa dan pasang stiker
			pengaman pada kaca
4.	Letak tempat duduk	d)	Posisi tempat duduk yang terlalu berhimpit
	dengan jarak yang		mempersulit siswa saat berlindung di bawah meja
	terlalu berhimpit		saat terjadi gempa sehingga jaraknya perlu
			diperlebar.
5.	Hiasan dinding di kelas	e)	Hiasan dimungkinkan menjatuhi siswa sehingga
	yang dekat dengan		perlu dijauhkan atau pemasangannya dibatasi
	tempat duduk siswa		sesuai keperluan.
6.	Penempatan benda di	f)	Penempatan benda di atas lemari dapat menjatuhi
	atas lemari, misal: TV		siswa dibawahnya. Pemasangan siku yang dipaku
			dengan dinding dianjurkan.
		g)	Penempatan barang yang berat diletakkan di paling
			bawah, dan semakin ke atas semakin ringan.
7.	Parkir sepeda dan motor	h)	Penempatan tempat parkir khusus yang tidak
	di depan kelas		menghambat jalur evakuasi.

Sumber: AHA: sekarang aku bisa (2009) Buku panduan Pembelajaran Materi PRB untuk ABK. Kerjasama ASB-Dinas Dikpora DIY-Jurusan PLB FIP UNY

c.       Membuat rencana aksi sekolah untuk menghadapi bencana, termasuk pembuatan jalur evakuasi. Pembuatan jalur evakuasi maupun peta bahaya dapat mengacu hal-hal berikut ini:

1)      Identifikasi bahaya, pendukung, dan kelompok rentan di dalam tata ruang dan lingkungan sekolah.

a)      Bahaya merupakan segala sesuatu (tempat, benda, ataupun situasi) yang dapat menghambat evakuasi, contoh: posisi lemari yang dekat dengan tempat duduk siswa.

b)      Pendukung merupakan segala sesuatu (tempat, benda, ataupun situasi) yang mendukung proses evakuasi, contoh: halaman sekolah sebagai tempat evakuasi.

c)      Kelompok rentan merupakan seorang atau sekelompok orang yang lebih rentan ketika terjadi bencana, contoh: ABK pengguna kursi roda

2)      Memposisikan bahaya, pendukung dan kelompok rentan dalam denah sekolah dengan memberi warna berbeda antara bahaya, pendukung dan kelompok rentan.

3)      Membuat rencana tindakan penyelamatan bagi ABK. Dalam membuat rencana tindakan penyelamatan, guru perlu mengenali kemampuan mobilitas ABK. Kemampuan mobilitas menurut ASB dibagi dalam beberapa kategori:

Tabel 5: Kategori kemampuan mobilitas ABK

Kategori	Keterangan				Rencana aksi
Kategori 1	ABK mampu melakukan				ABK  sebaiknya  duduk  di  depan,  dekat
	perlindungan		diri	dan	dengan guru
	evakuasi secara mandiri
Kategori 2	ABK mampu melakukan				ABK  sebaiknya  duduk  di  depan,  dekat
	perlindungan		diri	tapi	dengan  guru  karena  ABK  memerlukan
	memerlukan		bantuan		bantuan untuk evakuasi, maka perlu ditunjuk
	untuk evakuasi				Penanggung	Jawab	yang	akan
					membantunya,  misalnya  Guru  Kelas  atau
					teman sebangku/sekelasnya
Kategori 3	ABK	tidak	mampu		ABK  sebaiknya  duduk  di  depan,  dekat
	melakukan  perlindungan				dengan  guru.  Karna  ABK  memerlukan
	diri  dan	evakuasi		secara	bantuan   untuk   perlindungan   diri   dan
	mandiri.				evakuasi, maka perlu ditunjuk Penanggung
					Jawab  yang  akan  membantunya,  misalnya
					Guru	Kelas	atau	teman
					sebangku/sekelasnya.		ABK   juga	perlu
					disiapkan  alat  perlindungan  diri,  misalnya
					helm.

4)      Menentukan jalur evakuasi untuk setiap ruangan di sekolah. Jalur evakuasi dapat menggunakan penunjuk arah yang jelas untuk menuju lapangan terbuka sebagai tempat berkumpul. Penentuan jalur evakuasi perlu menghindari: tiang

listrik karena dimungkinkan roboh, tower air, dan selokan yang terbuka karena

dimungkinkan anak terperosok ke dalamnya.

d.      Pelatihan komunitas sekolah dalam prosedur keadaan darurat bencana (simulasi drill dan peringatan dini). Simulasi yang terhadap ABK memerlukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan khusus yang ada pada anak. Berikut ini beberapa saran untuk pemberian informasi kepada ABK berdasarkan kebutuhan mereka.

Tabel 6: Saran untuk pemberian informasi PRB kepada ABK

Jenis Kebutuhan	Keterbatasan	Tips Praktis	Saran
khusus	yang dimiliki
Autis	Keterbatasan	Informasi yang diberikan	§ Posisikan anak di depan
	bahasa	dalam bentuk visual,	supaya dapat mendengar
		kinestetik dan taktil, misal:	maupun melihat gerak
		melalui video/film,	bibir guru lebih jelas.
		gambar, simulasi dan	§ Pastikan guru dan teman-
		demonstrasi.	temannya berbicara
	Kewaspadaan	Membutuhkan bantuan	dengan jelas. Minta anak
	terhadap bahaya	orang dewasa ”sebagai	mengulang informasi
	rendah	alarm” bahaya	untuk memastikan bahwa
		Jelaskan prosedur	dia mendengarkan.
		penyelamatan dengan	§ Pastikan kontak mata
		jelas dengan bahasa yang	dengan anak saat berbicara
		sederhana.	dengannya. Beritahukan
			kepada teman-temannya
			juga untuk melakukan hal
			sama saat berbicara
			dengan anak dengan
			gangguan penglihatan.
Gangguan	Keterbatasan	Tips Praktis	Saran
Pendengaran	yang dimiliki
	Keterbatasan	Informasi yang diberikan	§ Posisikan anak di depan
(tunarungu	Pendengaran,	dalam bentuk visual,	supaya dapat mendengar
wicara)		kinestetik dan taktil, misal:	maupun melihat gerak
		melalui video/film,	bibir guru lebih jelas.
		gambar, simulasi dan	§ Pastikan guru dan teman-
		demonstrasi.	temannya berbicara
			dengan jelas. Tetapi tidak
			berteriak karena dapat
			menyebabkan kata terucap
			tidak jelas.
			§ Minta anak mengulang
			pertanyaan untuk
			memastikan

					pemahamannya.
				§ Minta teman sebangku
					anak untuk mengulang
					apabila diperlukan.
				§ Pastikan wajah terarah ke
					anak saat berbicara
					dengannya. Beritahukan
					kepada teman-temannya
					juga untuk melakukan hal
					sama saat berbicara
					dengan anak dengan
					gangguan penglihatan.
			Membutuhkan tanda
			bahaya visual (lampu
			sirine)
	Penguasaan		Jelaskan prosedur
	bahasa terbatas		penyelamatan dengan
			jelas dengan bahasa yang
			sederhana.
Gangguan emosi	Keterbatasan		Tips Praktis		Saran
dan perilaku	yang dimiliki
(tunalaras)	Berperilaku	-	Mengadakan kontrak	□	Memberikan pilihan
	semaunya sendiri		belajar di awal		tanggungjawab dalam
			pembelajaran		proses belajar mengajar
		-	Menerapkan kontrak	□	Guru bersama anak
			secara ketat		menyepakati sangsi
					apabila anak melakukan
					hal-hal merugikan orang
					lain.
				□	Guru menerapkan sanksi
					setiap anak melanggar
					kesepakatan
Gangguan	Keterbatasan		Tips Praktis		Saran
penglihatan	yang dimiliki
	Keterbatasan		Informasi yang diberikan	§ . Anak akan lebih
(tunanetra)	Penglihatan		dalam bentuk auditif,		diuntungkan dalam hal
			kinestetik dan taktil, misal:		mobilitas jika ia didudukkan
			melalui kaset, miniatur,		di depan, tapi tidak didekat
			simulasi dan		pintu atau jendela.
			gambar/tulisan besar bagi	§ Pintu harus dalam keadaaan
			low vision.		terbuka penuh atau tertutup
					rapat
				§ Lakukan simulasi secara
					berkala dan terjadwal.
				§ Segera beritahu anak apabila
					ada perubahan tata letak
				§ Ucapkan kata pada saat
					masuk maupun keluar dari
					kelas atau ruangan.

			§ Panggil anak dengan
			namanya.
			§ Pergunakan kata-kata
			keterangan misal : maju,
			mundur, kanan, kiri ketika
			menjelaskan arah. Usahakan
			tidak menggunakan kata :
			ini, itu, disana, disini dll.
			§ Deskripsikan secara detail
			tentang hal-hal yang bersifat
			visual,
			§ Tidak perlu berkata keras-
			keras pada anak
			§ Sediakan teman untuk
			membantu anak ketika
			evakuasi
Gangguan fisik	Hambatan	Tips Praktis	Saran
(tunadaksa)	Keterbatasan	-Atur ruangan agar anak	§ Atur jarak antar meja dan
	gerak	bebas gerak	furniture agar bisa dilewati
			kursi roda
		-Rute bebas hambatan	§ Anak akan lebih diuntungkan
		antar tempat. Misal dari	dalam hal mobilitas jika ia
		kelas menuju ke lapangan,	didudukkan di depan
		saluran air ditutup, dsb	§ Simpan barang pada rak
			yang tidak terlalu tinggi
		-Sediakan barang yang	sehingga mudah diraih anak
		diperlukan dalam	(idealnya sejajar dengan
		jangkauan anak	mata anak)
	Pada anak	Lihat pada anak dengan
	tunadaksa yang	gangguan mental
	juga mengalami
	gangguan mental
Gangguan	Keterbatasan	Tips Praktis	Saran
intelektual	yang dimiliki
(tunagrahita,slow	Sulit memahami	Informasi yang diberikan	§ Dudukkan anak tunagrahita,
learner)	informasi abstrak	bersifat konkrit, misal	slow learner bersama teman.
		dengan gambar, film dan	Jangan biarkan anak
		demonstrasi	tunagrahita/slow learner
			duduk sendiri.
			§ Lakukan simulasi secara
			berkala dan terjadwal.
			§ Beri penjelasan kepada
			teman sebangku mengenai
			tugas dan perannya sebagai
			peer tutor
	Mudah lupa	-Pengulangan informasi
		-Pembiasaan melakukan

		prosedur mengatasi
		bahaya
	Kewaspadaan	Membutuhkan bantuan
	terhadap bahaya	orang dewasa ”sebagai
	rendah	alarm” bahaya
	Tidak memiliki	Membutuhkan orang
	inisiatif	untuk memandu anak jika
		terjadi bencana
	Rentang	Menyampaikan materi
	perhatian	secara bertahap. Untuk di
	terbatas	kelas yang beragam,
		fleksibilitas kedalaman
		materi diperlukan

Sumber: ASB, Dinas Dikpora, Jurusan PLB (2009) Aha, Sekaran Aku Bisa: Panduan Pembelajaran Materi Pengurangan Risiko Bencana untuk Anak berkebutuhan Khusus

D. Penutup

Mewujudkan pendidikan mitigasi bencana di sekolah menjadi agenda utama untuk menjadikan para generasi muda lebih tanggap bencana pada era-era di masa mendatang. Khususnya di sekolah inklusi, diperlukan berbagai penyesuaian dari segi sarana penunjang sampai dengan kebijakan sekolah. Hal tersebut menjadi pembelajaran bermakna bagi anak lainnya untuk memperhatikan kebutuhan berbagai kondisi di sekitarnya. Dengan tetap mengacu pada pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di sekolah maka langkah-langkah: a) Sosialisasi untuk memberi pemahaman warga sekolah mengenai pengetahuan dan sikap terhadap bencana, b) Menyediakan kebijakan/program sekolah yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah, termasuk pengaturan berbagai sarana prasarana yang aman untuk warga sekolah, c) Membuat rencana aksi sekolah untuk menghadapi bencana, termasuk pembuatan jalur evakuasi dan d) Pelatihan komunitas sekolah dalam prosedur keadaan darurat bencana (simulasi drill dan peringatan dini) juga dapat diterapkan di sekolah inklusi.

Kajian Pustaka

ASB, Dinas Dikpora, Jurusan PLB (2009) Aha, Sekaran Aku Bisa: Panduan Pembelajaran Materi Pengurangan Risiko Bencana untuk Anak berkebutuhan Khusus

Nina Sardjunani dan Hadi Suprayoga (2010) Country Experience: Advancing Child Rights in Disaster Risk Reduction Initiatives in Insarannesia. Pertemuan Tingkat Tinggi pada Perlindungan Hak Anak di Asia dan Pasifik, Beijing, RRC, 4-6 November 2010

Sutji Harijanto (2011) The Insarannesian Goverment Policy on Special Education in Global Perspective pada International Seminar on Special Education, 19 Maret 2011.

Surat Edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010 tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana ke dalam Sistem Pendidikan

Undang-Undang Republik Insarannesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana